Fandi Lukman, Ketua BP-HIPPMAMORO Maluku Utara
PULAU MOROTAI, MALUKU UTARA – Kebijakan tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Badan Pengurus Himpunan Pelajar Mahasiswa Morotai (BP-HIPPMAMORO) Provinsi Maluku Utara menilai pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali skala prioritas penggunaan anggaran, terutama terkait pembangunan infrastruktur keselamatan masyarakat, pemenuhan hak aparatur desa, dan sektor pendidikan.
Kritik tersebut disampaikan menyusul belum adanya kepastian pembangunan talud penahan abrasi di Desa Doku Mira. Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, sebelumnya meminta masyarakat bersabar karena pembangunan infrastruktur tersebut terkendala keterbatasan anggaran fiskal daerah.
Padahal, pembangunan talud pengaman pantai itu sebelumnya ditargetkan selesai paling lambat Desember 2026. Kini, masyarakat pesisir harus menghadapi ketidakpastian terkait realisasi pembangunan yang dinilai penting untuk melindungi permukiman dari ancaman abrasi.
Ketua BP-HIPPMAMORO Maluku Utara, Fandi Lukman, mempertanyakan alasan keterbatasan anggaran yang disampaikan pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dibandingkan dengan kemampuan Pemkab Morotai dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seremonial, termasuk penyelenggaraan Morotai Festival (Morfest).
“Bagaimana mungkin daerah dinyatakan kekurangan uang untuk menyelamatkan permukiman warga di Doku Mira dan Joubela dari abrasi, sementara di saat yang sama pemda mampu menggelontorkan dana miliaran rupiah demi membiayai kemegahan acara seperti Morotai Festival (Morfest)?” tegas Fandi.
Tiga Persoalan Anggaran yang Disoroti HIPPMAMORO
BP-HIPPMAMORO mengidentifikasi sedikitnya tiga persoalan yang menurut mereka mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penganggaran Pemkab Pulau Morotai.
1. Pembangunan Talud Abrasi Belum Memiliki Kepastian
Persoalan pertama berkaitan dengan kondisi masyarakat pesisir Desa Doku Mira dan Joubela yang menghadapi ancaman abrasi.
HIPPMAMORO menilai pembangunan talud penahan abrasi seharusnya menjadi salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan perlindungan permukiman dan keselamatan masyarakat.
Organisasi mahasiswa tersebut mempertanyakan kebijakan penundaan pembangunan ketika masyarakat membutuhkan kepastian perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.
2. Pemotongan Dana Desa dan Tunggakan Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Sorotan berikutnya menyangkut kebijakan pemotongan persentase Dana Desa (DD) yang disebut terjadi dalam pembahasan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulau Morotai.
HIPPMAMORO mempertanyakan proses pembahasan kebijakan tersebut karena, menurut mereka, tidak melibatkan asosiasi aparatur desa sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan kebijakan anggaran tersebut.
Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti persoalan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) dan biaya operasional perangkat desa yang diklaim kerap mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan.
Mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi keuangan desa, mekanisme penyaluran anggaran, serta kepastian pembayaran hak-hak aparatur desa.
3. Akses Pendidikan dan Dugaan Pemborosan Anggaran Lembaga Ad-Hoc
Di sektor pendidikan, HIPPMAMORO menyoroti kondisi fasilitas penunjang pembelajaran yang disebut masih mengalami kerusakan di sejumlah sekolah, khususnya di wilayah lingkar luar Pulau Morotai.
Menurut mereka, keterbatasan fasilitas pendidikan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut hak siswa memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Di sisi lain, HIPPMAMORO mengungkap adanya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut berkaitan dengan pembayaran honorarium lembaga ad-hoc atau satuan tugas internal non-ASN bentukan pemerintah daerah.
Organisasi mahasiswa itu mengklaim terdapat indikasi pemborosan anggaran daerah hingga ratusan juta rupiah untuk pembiayaan lembaga tersebut.
Atas persoalan ini, mereka mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai dasar pembentukan lembaga, urgensi kegiatan, mekanisme pembayaran honorarium, serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK.
Pembatalan Paripurna APBD 2027 Ikut Dipertanyakan
Sorotan terhadap tata kelola pemerintahan juga mengarah pada pembatalan Rapat Paripurna APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2027 yang disebut terjadi sekitar 30 menit sebelum agenda dimulai.
HIPPMAMORO mempertanyakan pembatalan agenda tersebut. Mereka menduga kesibukan jajaran birokrasi dalam persiapan penyelenggaraan festival daerah turut memengaruhi pelaksanaan agenda pemerintahan.
Meski demikian, alasan resmi pembatalan rapat paripurna tersebut perlu dijelaskan oleh pihak pemerintah daerah maupun DPRD agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
HIPPMAMORO Desak Refocusing Anggaran Seremonial
Merespons berbagai persoalan tersebut, BP-HIPPMAMORO mendesak Pemkab Pulau Morotai melakukan evaluasi dan refocusing anggaran secara menyeluruh.
Mereka mengusulkan agar alokasi anggaran kegiatan seremonial yang dinilai tidak mendesak dipangkas minimal 70 persen. Anggaran tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk mempercepat pembangunan talud penahan abrasi, memenuhi hak-hak aparatur desa, serta memperbaiki fasilitas pendidikan.
Menurut HIPPMAMORO, kebijakan anggaran daerah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pemerataan pelayanan publik, bukan semata-mata pada kegiatan yang bersifat seremonial.
Organisasi mahasiswa tersebut juga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Apabila pemerintah daerah tidak memberikan respons dan kepastian atas tuntutan yang disampaikan, mereka menyatakan siap menempuh jalur hukum serta membangun konsolidasi bersama elemen mahasiswa dan masyarakat.
Desakan tersebut menjadi pengingat bahwa transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan prioritas anggaran merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kini, masyarakat menunggu penjelasan Pemkab Pulau Morotai mengenai kondisi fiskal daerah, kepastian pembangunan talud abrasi, pembayaran hak aparatur desa, serta tindak lanjut terhadap persoalan anggaran yang disoroti kalangan mahasiswa.
Jurnalis: Habib Inga
About the Author
