Dari Daha Ke Jakarta, Guru Swasta Kediri Bangkit! Aksi Siaga 2 Desak Keadilan dan Hentikan ‘Perbudakan Modern’ Birokrasi

KEDIRI, METROTV.ASIA – Semangat juang rakyat dari tanah warisan Kerajaan Kadiri (Daha) kembali menggema. Namun, kali ini bukan tentang perang fisik mempertahankan kedaulatan wilayah, melainkan sebuah perang melawan ketidakadilan dalam sistem birokrasi pendidikan nasional. Ribuan guru swasta dari Kediri dan sekitarnya bersiap bergerak menuju Jakarta, membawa satu pesan tegas: Hentikan diskriminasi, berikan keadilan bagi pahlawan tanpa tanda jasa.

Gerakan yang menamakan diri sebagai Aksi Siaga 2 – Silaturahmi Akbar Guru Indonesia ini dijadwalkan memuncak pada Rabu, 2 Desember 2026, di Ibu Kota Negara. Momentum ini dipilih bukan tanpa alasan, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “perbudakan modern” dalam bentuk ketidakpastian nasib dan rendahnya penghargaan terhadap profesi guru swasta.

Akar Perjuangan: Dari Sejarah Daha Menuju Jakarta

Kediri, yang secara historis merupakan pusat peradaban besar Nusantara melalui Kerajaan Daha, kali ini menjadi titik nol pergerakan moral. Ketua Himpunan Guru Muda Indonesia (HGMI) Kediri, Rifa’i, menyatakan bahwa semangat leluhur Kediri yang berani melawan ketidakadilan menjadi inspirasi bagi para guru hari ini.

“Jika dahulu leluhur kita di Daha berjuang mengangkat senjata untuk merdeka, hari ini kami berjuang mengangkat suara untuk keadilan. Kami tidak membawa senjata, melainkan konstitusi dan harapan jutaan guru yang terpinggirkan,” ujar Rifa’i dalam orasi kebangsaan di sela konsolidasi massa, Minggu (8/11/2026).

Rifa’i menekankan bahwa persoalan guru swasta bukan lagi isu lokal, melainkan krisis nasional. Ia mengajak seluruh elemen guru dari Sabang sampai Merauke untuk bersatu dalam satu barisan: “SATU GURU INDONESIA, SATU PERJUANGAN, SATU KEADILAN!”

Mengapa Harus Bergerak Sekarang?

Desakan untuk melakukan Aksi Siaga 2 didorong oleh akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminatif. Data di lapangan menunjukkan fakta memilukan: masih banyak guru madrasah swasta (RA, MI, MTs, MA) dan sekolah swasta yang menerima honorarium di bawah Rp500 ribu per bulan, bahkan ada yang hanya ratusan ribu rupiah.

Kondisi ini diperparah oleh regulasi terbaru yang dianggap menutup akses guru swasta untuk menjadi ASN. Rifa’i dan para tokoh pendidikan menyoroti sejumlah regulasi yang menjadi “tembok penghalang”, antara lain:

1. KepmenPAN-RB Nomor 348 Tahun 2024
2. KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025
3. PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2026

Regulasi-regulasi ini dinilai membatasi kesempatan guru swasta untuk mengikuti seleksi pengadaan aparatur, menciptakan kesenjangan tajam antara guru negeri dan swasta yang sama-sama mencerdaskan bangsa.

Simbolisme 2 Desember: Menolak Perbudakan Modern

Pemilihan tanggal 2 Desember 2026 sebagai hari aksi memiliki makna filosofis yang dalam. Tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan.

Harrissudi, Pengurus HGMI Banyuwangi yang turut menggalang massa dari wilayah timur Jawa Timur, menjelaskan metafora yang digunakan dalam gerakan ini.

“Istilah ‘perbudakan modern’ yang kami suarakan adalah kritik keras terhadap sistem yang membiarkan guru bekerja seumur hidup tanpa kepastian, tanpa jaminan hari tua, dan dengan upah yang tidak manusiawi. Ini adalah bentuk eksploitasi waktu dan tenaga tanpa penghargaan yang layak,” tegas Harrissudi. “Empat tahun ketidakpastian sudah cukup! Jangan tambah lagi masa penantian guru Indonesia!”

Empat Tuntutan Utama

Dalam manifesto perjuangannya, Aksi Siaga 2 merumuskan empat tuntutan mendesak kepada Presiden RI dan Kementerian PANRB:

1. Reformasi Total Kebijakan PANRB: Mencabut atau merevisi regulasi yang menghambat akses guru swasta menjadi ASN, serta membuka keran seleksi berdasarkan kompetensi, bukan asal sekolah.
2. Penerbitan Keppres Guru Swasta: Mendesak Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum perlindungan profesi, pengakuan masa bakti, dan jaminan kesejahteraan khusus bagi guru swasta.
3. Akses CPNS dan PPPK Tanpa Diskriminasi: Membuka formasi yang adil bagi guru swasta yang memiliki kualifikasi dan kompetensi, menghapus stigma “kelas dua”.
4. Penuntasan Kekurangan Guru Nasional: Pemerintah harus segera mengisi formasi guru yang tercatat kekurangan hingga 464.856 orang melalui perencanaan yang terukur, bukan sekadar janji bertahap.

Landasan Konstitusional

Gerakan ini menegaskan bahwa mereka tidak sedang melakukan anarki, melainkan bergerak dalam koridor konstitusi. Rifa’i dan tim advokasi hukum guru menyebutkan bahwa tuntutan ini berpijak pada:

• UUD 1945 Pasal 27 ayat (2): Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
• UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) & (3): Jaminan kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
• UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
• Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024.

“Kami mengetuk pintu pemerintah dengan sopan namun tegas, berbekal hukum dan hati nurani bangsa,” tambah Rifa’i.

Menuju Jakarta: Sebuah Misi Kemanusiaan

Konsolidasi massa kini sedang gencar dilakukan. Dari Kediri, Lamongan, Banyuwangi, hingga wilayah lainnya, bus-bus perjuangan mulai disiapkan. Bagi para guru ini, perjalanan ke Jakarta bukan sekadar demonstrasi, melainkan ziarah perjuangan untuk meminta hak yang seharusnya mereka dapatkan demi keberlangsungan pendidikan anak bangsa.

Mereka menyadari, kualitas pendidikan Indonesia tidak akan pernah bisa lompat maju jika pondasinya—yaitu para gurunya—masih rapuh oleh himpitan ekonomi dan ketidakpastian.

Menutup seruan tersebut, Rifa’i mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk merenung: “Guru yang mencerdaskan bangsa tidak boleh dibiarkan hidup dalam ketidakpastian. Dari Daha untuk Indonesia, kami bangkit!”

Aksi Siaga 2 pada 2 Desember nanti akan menjadi catatan sejarah apakah negara hadir memberikan keadilan, atau membiarkan diskriminasi terus melanggengkan “perbudakan” atas nama pengabdian.

Sami’an