
PROGIB Kabupaten Kediri Desak Pendamping Desa Berinisial Mala Dicopot atau Dipindahtugaskan ke Luar Kediri
KEDIRI, 9 November 2026 – Polemik dugaan tindakan amoral yang menyeret seorang pendamping desa di Kabupaten Kediri kembali menjadi sorotan.
PROGIB Kabupaten Kediri mendesak agar pendamping desa berinisial Mala, yang saat ini bertugas di Kecamatan Kepung, diberikan sanksi tegas oleh pihak berwenang.
Desakan tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar pada 9 November 2026.
Pertemuan itu dihadiri Kepala DPMPD, Inspektorat, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta Koordinator Kabupaten (KorKab) Pendamping Desa.
Dalam audiensi tersebut, PROGIB Kabupaten Kediri menyampaikan tuntutan agar Mala dipindahtugaskan ke luar wilayah Kabupaten Kediri.
Bahkan, secara tegas disampaikan bahwa apabila memungkinkan, yang bersangkutan ditempatkan di wilayah Banyuwangi atau daerah terpencil di luar Kediri.
Namun, apabila hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku membuktikan adanya pelanggaran berat, PROGIB meminta agar sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dipertimbangkan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Pro Garda Indonesia Bersatu ( PROGIB ) Kabupaten Kediri juga menekankan bahwa Koordinator Kabupaten (KorKab) sebagai pihak yang memiliki fungsi koordinasi terhadap pendamping desa harus bersikap tegas dan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan tindak lanjut.
Menurut PROGIB, persoalan ini bukan sekadar menyangkut individu, melainkan juga menyangkut integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga pendamping desa yang memiliki tanggung jawab dalam mendampingi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.
PROGIB Kabupaten Kediri berharap hasil audiensi tersebut tidak berhenti sebatas pembahasan dan penyampaian aspirasi.
Pihak terkait diminta segera melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional serta menyampaikan langkah konkret sesuai ketentuan yang berlaku.
PROGIB Kabupaten Kediri menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan dan tindak lanjut dari pihak yang berwenang atau pun sampai tingkat Kementrian Desa ( Kemendes ) Bersambung…………
Bang Hends
