Pengeboran Sumur Minyak Baru di Lahan Herman Mayori Disorot, PJS Muba Desak APH Bertindak
MUSI BANYUASIN, METROTV.asia – Aktivitas pengeboran sumur minyak di lahan milik mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Herman Mayori, menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah sumur minyak baru disebut terus bermunculan dengan alasan mengacu pada legalitas Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua PJS Musi Banyuasin, Riyansyah Putra, SH, CMSP, menilai terdapat dugaan kesalahpahaman dalam penerapan regulasi tersebut. Ia menegaskan, ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk melakukan pengeboran sumur minyak baru.
Menurut Riyansyah, regulasi tersebut mengatur penataan sumur minyak masyarakat yang telah ada sebelumnya, dengan persyaratan dan mekanisme verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dalam Permen ESDM telah dijelaskan bahwa legalitas yang dimaksudkan berkaitan dengan sumur minyak yang telah lama ada dan beroperasi. Selain itu, sumur-sumur tersebut wajib melalui proses verifikasi sesuai batas waktu yang ditentukan,” ujarnya.
Ia juga menyebut proses inventarisasi melibatkan Pertamina dan Medco, dengan merujuk pada Berita Acara tertanggal 9 Oktober 2025.
PJS Muba Soroti Kemunculan Sumur Baru
Riyansyah mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, aktivitas pengeboran sumur minyak baru justru terus bertambah di kawasan lahan Herman Mayori.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu segera diperiksa oleh instansi terkait untuk memastikan apakah seluruh aktivitas pengeboran telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau justru terdapat dugaan penyalahgunaan regulasi.
Ia mengingatkan, penerapan aturan yang tidak sesuai dengan substansinya berpotensi menimbulkan persoalan hukum, kerugian negara, serta dampak terhadap lingkungan.
“Jika praktik pencatutan dan dugaan manipulasi aturan ini dibiarkan tanpa tindakan, bukan hanya potensi kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang dipertaruhkan, tetapi juga kepastian hukum di daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, regulasi seharusnya menjadi instrumen untuk menata kegiatan sumur minyak masyarakat yang telah ada, bukan dimanfaatkan sebagai alasan untuk membuka aktivitas pengeboran baru yang belum tentu memenuhi persyaratan.
Desak Aparat Penegak Hukum Turun ke Lapangan
Selain persoalan legalitas, PJS Muba juga menyoroti aspek keselamatan masyarakat dan potensi dampak lingkungan akibat aktivitas pengeboran yang diduga tidak memenuhi standar teknis.
Menurut Riyansyah, pengawasan langsung diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan pengeboran berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah risiko yang dapat merugikan masyarakat sekitar.
Atas dasar itu, PJS Muba mendesak aparat penegak hukum (APH) bersama instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan dan penertiban terhadap aktivitas pengeboran di kawasan tersebut.
“Kami meminta APH segera turun ke lapangan untuk memeriksa dan menertibkan aktivitas pengeboran yang diduga ilegal di lahan Herman Mayori. Jika ditemukan pelanggaran, para pelaku maupun pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Riyansyah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Herman Mayori maupun pihak-pihak terkait mengenai dugaan aktivitas pengeboran sumur minyak baru tersebut.
Redaksi METROTV.asia membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna menjaga prinsip keberimbangan informasi.
Antoni
